Program Studi (prodi) Ekonomi Kelautan Tropika (EKT) Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University menggelar kuliah umum dengan tema “Perencanaan Tata Ruang Pesisir Terpadu di Teluk Jakarta dengan Pendekatan Ekonomi Kelautan” secara daring, Sabtu (05/11). Kegiatan Lecture Series in Tropical Ocean Economics ini diadakan secara rutin oleh Prodi EKT IPB University untuk memberikan kesempatan langsung bagi mahasiswa berdiskusi dengan para pakar di bidang ini.

 “Semoga kuliah umum ini dapat memberikan perspektif lebih luas terkait pengelolaan wilayah pesisir yang lebih terintegrasi dan tidak tersekat-sekat dengan pengambilan kebijakan sektor lainnya,” ujar Prof Nunung Nuryartono selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University.

Dalam kesempatan ini, Prof Tridoyo Kusumastanto, Guru Besar IPB University Bidang Ekonomi Kelautan Tropika menyebutkan bahwa implementasi perencanaan spasial kelautan memiliki beberapa permasalahan utama. Permasalahan tersebut antara lain visi negara sebagai negara maritim, kebijakan pemerintah, saintis dan masyarakat lembaga berperan mengelola ekosistem, aspek legal antara pemerintah daerah, dan aspek internal politik.

Menurutnya, Indonesia harus mengembangkan visi maritim baru untuk meningkatkan peran ekonomi kelautan. Tidak hanya itu, dalam pengembangan ekonomi negara harus menuangkannya dalam pengembangan kelautan berkelanjutan. 

“Tentu pengembangan ini harus dikaji terus dengan asumsi-asumsi yang terus dikembangkan antara kementerian dengan lembaga pemerintahan lainnya serta menggalang sinergi kita untuk menemukan aspek-aspek penting dalam pengembangan kelautan,” katanya.

Ia menilai bahwa perencanaan spasial merupakan aspek yang sangat penting karena Indonesia berada dalam posisi ring of fire. Dengan demikian, hal ini akan berimplikasi pada perencanaan pembangunan di sekitar wilayah pesisir. 

“Jadi implementasinya harus ada integrasi keilmuan, integrasi spasial dan juga sektoral dan kelembagaan khususnya di wilayah dengan kerawanan tinggi dalam menghadapi berbagai goncangan sehingga nanti bisa mengantisipasi lebih awal,” kata Prof Tridoyo Kusumastanto, pakar ekonomi tropika dari IPB University.

Dosen IPB University itu melanjutkan, perlu inovasi dalam peningkatan aspek sosial ekonomi serta pengoptimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan. Tujuannya agar investasi lebih efisien serta terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat di daerah pesisir menjadi lebih terjamin.

Sementara, Dr Eddy Ihut Siahaan, Ahli Perencanaan Kemaritiman menyampaikan studi kasus kawasan berikat nusantara strategic business unit (SBU) Marunda Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ia menjelaskan, Jakarta sebagai kota pesisir  terbesar di Indonesia menjadi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi serta perdagangan. Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta tahun 2010-2040 dibuat menjadi pedoman jangka panjang untuk pengembangan Jakarta. 

“Sebagai kota metropolis, Jakarta harus mampu melaksanakan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi cerminan citra budaya bangsa Indonesia sehingga perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang sebagai kontrol terhadap pembangunan untuk bisa mengintegrasikan semua fungsi dalam tata ruang tersebut,” kata Dr Eddy.

Dalam perencanaan tata ruang ini, ia menuturkan, upaya ini ditujukan untuk menghadapi tantangan dan kendala Daerah Delta. Perencanaan tata ruang tersebut juga diprogramkan upaya-upaya pencegahan bencana alam sebagai Daerah Delta melalui pengelolaan tata air, analisa risiko bencana, dan perbaikan ekosistem.

“Manfaat dari Penataan Kawasan Berikat Nusantara SBU Marunda terkait perencanaan tata ruang daerah pesisir di Teluk Jakarta adalah untuk mengembangkan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan rencana pelabuhan di Marunda,” ujarnya.

Rencana Tanggul laut Raksasa Jakarta juga merupakan program pengembangan wilayah kemaritiman Kota Jakarta. Tanggul ini diproyeksikan dapat melindungi daerah pesisir Jakarta yang semakin turun dan mencegah banjir dari gelombang laut. (MW)