Laut memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sumberdaya alam lainnya. Pengelolaan konservasi kelautan masih menjadi tantangan di Indonesia. Program Studi Ekonomi Kelautan Tropika, Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University menyelenggarakan Lecture Series 2 in Tropical Ocean Economics dengan tema "Ekologi Politik Konservasi Laut" secara daring, (26/4).

Menurut Ketua Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB University, Dr Ahyar Ismail, bahwa konservasi laut saat ini terancam kelangsungannya, salah satunya akibat racun yang mencemari laut seperti plastik dan pestisida.

Prof Arif Satria, Rektor IPB University dan juga Guru Besar Ekologi Politik hadir dalam kegiatan ini dan menegaskan bahwa konservasi laut tidak terlepas kaitannya dengan SDGs (Sustainable Development Goals).
Komponen paling penting adalah diharapkan pada tahun 2020 (tahun lalu), kita mampu mengkonversi paling tidak 10 persen dari kawasan pesisir dan laut untuk dijadikan kawasan konservasi. Dan tahun 2020 tersebut sudah menjadi komitmen global tidak hanya SDGs tetapi juga CBD dan juga pada konservasi-konservasi lain.

“Jika berbicara tentang politik atau negara, perlu kolaborasi antar stakeholders baik dari sisi pemerintah (kementerian terkait), masyarakat/komunitas dan market dalam mengintegrasikan bagaimana pengelolaan konservasi kelautan yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Dr Eva Anggraini selaku moderator sekaligus Ketua Program Studi Ekonomi Kelautan Tropika mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman terkait rezim konservasi kelautan di Indonesia yang sampai saat ini juga masih menjadi 'pekerjaan rumah' bersama. (**/Zul)